Berita

Jelang Pilkada 2020, KPU Berencana Batasi Koalisi Partai Politik

Jelang Pilkada 2020, KPU Berencana Batasi Koalisi Partai Politik

  • 3 months ago
  • Isu Nasional

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 yang akan digelar tahun depan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana akan membuat aturan pembatasan koalisi Partai Politik (Parpol) sebanyak 70 persen. Hal tersebut dilakukan oleh pihak KPU sebagai antisipasi dari munculnya calon tunggal pada Pilkada nanti. Melihat hal tersebut, KPU Banten masih menunggu putusan KPU RI terkait wacana pembatasan koalisi parpol tersebut.

Mengutip dari merdeka.com, pada tahun 2020 mendatang setidaknya terdapat empat kabupaten atau kota di Banten yang akan melaksanakan Pilkada serentak. Keempat kabupaten atau kota tersebut, yakni Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.

Sementara itu, menurut Ketua KPU Banten, Wahyul Furqon mengaku akan menjalankan apapun kebijakan yang akan dikeluarkan oleh KPU RI.

"Iya itu tadi kan kita mengikuti saja, apapun kebijakan KPU RI kita menjalankan. Kita belum tahu itu yah, pasti terkait dengan persoalan lain kemudian apakah ada arah kebijakan lain kita kan mengikuti," ungkap Wahyu seperti dilansir dalam merdeka.com.

Lebih lanjut Wahyu juga berharap Pilkada Serentak 2020 di empat kabupaten atau kota akan diikuti banyak calon. Tak hanya itu, dirinya juga berharap dengan semakin banyak yang daftar, maka dinamikanya akan semakin bagus. "Harapan kitasih semakin banyak yang daftar dinamikanya semakin bagus," ujar Wahyu.

Wahyu juga menambahkan bahwa partai politik perlu mendorong para kadernya untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2020. Dirinya berharap agar kaderisasi dapat berjalan dengan baik tentu perlu juga didorong oleh partai politik.

Seperti diketahui, saat ini KPU tengah mencari cara untuk mengantisipasi munculnya calon tunggal di Pilkada 2020. Segala opsi pun akan dipertimbangkan untuk memunculkan persaingan di Pilkada. Seperti dalam peraturan KPU (PKPU) mendatang itu mendorong di daerah agar tidak muncul calon tunggal.

"Dalam peraturan KPU (PKPU) mendatang itu mendorong di daerah agar tidak muncul calon tunggal," terang Wahyu.

 

Sumber : merdeka.com dengan beberapa penyesuaian

 

         

Komentar

blog comments powered by Disqus