Berita

Rapat Pleno KPU Maluku, Partai Berkarya Berhasil Duduki Satu Kursi Anggota DPRD Maluku

Rapat Pleno KPU Maluku, Partai Berkarya Berhasil Duduki Satu Kursi Anggota DPRD Maluku

  • 7 months ago
  • Isu Daerah

Berdasarkan hasil akhir sidang perselisihan hasil pemilihan umum legislatif (PHPU Pileg 2019) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku resmi menetapkan perolehan jumlah kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku dan anggota legislatif terpilih dalam Pemilu Legislatif 2019. Penetapan jumlah kursi dan caleg terpilih tersebut berlangsung dalam rapat pleno terbuka di Hotel The City Ambon beberapa waktu lalu. Surat Keputusan penetapan calon terpilih tersebut dibacakan oleh Ketua KPU Maluku, Syamsul Rivan Kubangun.

"Menetapkan jumlah perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Maluku pada Pemilihan Umum 2019," ungkap Syamsul Rivan Kubangun seperti dilansir dalam kompas.com.

Dalam rapat pleno tersebut diketahui bahwa Partai Berkarya berhasil menduduki satu kursi di Maluku. Hal itu terbukti bahwa meskipun merupakan partai baru yang ikut serta dalam Pemilu 2019, namun Partai Berkarya sudah dapat membuktikan keberhasilannya dengan terpilihnya para Caleg DPRD Partai Berkarya di berbagai daerah.

Rapat pleno tersebut tak hanya dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU Maluku, tetapi juga dihadiri oleh pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pimpinan partai politik dan juga sejumlah anggota DPRD terpilih.

Lebih lanjut, Syamsul mengatakan bahwa pihaknya akan segera memgumumkan hasil penetapan tersebut dan selanjutnya mengusulkan nama-nama anggota DPRD terpilih untuk diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri agar segera dilantik. Ia juga menambahkan, untuk melengkapi syarat pengusulan nama-nama anggota DPRD ke Mendagri setiap calon terpilih wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPU dalam tempo waktu 7 hari. Laporan tersebut bersifat wajib, apabila tidak diserahkan maka pihak KPU tidak akan mengusulkan Caleg terpilih tersebut ke Mendagri.

"Waktunya 7 hari dari sekarang untuk menyerahkan LHKPN dan itu wajib hukumnya. Karena jika tidak diserahkan, maka kita tidak akan mengusulkan ke Mendagri,"terang Syamsul.

 

Sumber : kompas.com dengan beberapa penyesuaian.

         

Komentar

blog comments powered by Disqus